PENGERTIAN FUNGSI DAN TUJUAN PARTAI POLITIK

MUHAMMAD ASMAN., S.E, M.M

PENGERTIAN FUNGSI DAN TUJUAN PARTAI POLITIK

Oleh : Muhammad Asman

Masyarakat sebagai unsur utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya.Berikut uraian singkat mengenai partai politik dan visi misi DPC-PKB Bungo ;

Sejarah singkat partai politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunai sejarah cukup panjang meskipun belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan organisasi Negara   dan dia baru ada di Negara  modern (Budiardjo, 2009:397).

Partai politik pertama lahir di Negara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain. Dengan demikian Partai politik memiliki peran yang cukup besar dalam proses pelaksanaan pemilu dimana parpol merupakan peserta pemilu dalam pesta demokrasi yang notabene sebagai wakil daripada aspirasi masyarakat.

Pengertian partai politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh partai politik dapat menjadi lebih besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan.

Banyak definisi tentang partai politik, baik secara umum maupun pendapat-pendapat dari para ahli, sebagai misal partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik dikemukakan oleh Seilere (Firmanzah 2008:66). Lain dengan pengertian politik secara umum, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai nilai dan cita-cita yang sama tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik serta merebut kekuasaan politik.

Menurut Miriam Budiardjo (2009:403) partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok itu ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sementara itu Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (2009:404) menuliskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya yang  berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. Sementara itu Sigmun Neumann berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasaikekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubunglkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

 Fungsi partai politik

Secara umum Prof. Miriam Budiardjo (2009:405) partai politik mempunyai 4 fungsi yaitu:

Sarana Komunikasi Politik

Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat

Sarana Sosialisasi Politik

Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu partai politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (politic culture) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush dalam Budiardjo (2009:407), sosiologi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenal sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Sarana Rekruitmen Politik

Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik pemimpin internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Setiap partai pada umumnya memerlukan kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas sebuah partai akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan demikian partai tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Sarana Pengatur konflik (conflict management)

Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Disinilah peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau paling tidak dapat mengatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pada tataran yang lain pendapat Arend Lijphart dalam Budiardjo (2009:409), menurutnya perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elit-elit politik. Padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cabang Bungo

VISI

Terwujudnya masyarakat Bungo berkualitas dalam berbangsa dan bernegara , berideologikan Pancasila, berlandaskan Iman dan Taqwa.

MISI

1.      Melaksanakan pendidikan politik untuk internal partai / kader dan masyarakat luas

2.      Membangun Kerjasama dengan Pondok  Pesantren

3.      Menjalin dan Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi

4.      Menjalin Komunikasi dengan Pemerintah

5.      Menjalin dan Membangun kerjasama dengan perangkat desa, lembaga, dan tokoh yang ada di pedesaan

6.      Menjalin Komunikasi dengan Partai Politik

TUJUAN

JANGKA PENDEK

Dikenalnya Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Bungo Secara Merata di Kabupaten Bungo

JANGKA MENENGAH

Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Bungo dapat berkontribusi secara optimal dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.

TUJUAN JANGKA PANJANG (5 TAHUN)

2019  Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Bungo masuk ke dalam 3 besar sebagai partai unggulan masyarakat Bungo.

PROGRAM  KERJA

1.      Pendidikan Politik

2.      ‘Aswaja’

3.      Penyuluhan, Pelatihan,  Pendapampingan  Masyarakat.

4.      Fasilitas Umum

5.      Kaderisasi

Referensi ;

Ø  Budiardjo, Miriam.2009.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama

Ø  Renstra DPC-PKB Bungo

Ø   Sumber Lain relevan